Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan melontarkan kritik tajam terhadap pihak-pihak yang dianggap sengaja menjegal ekosistem halal di Indonesia. Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu blak-blakan menceritakan drama di balik penundaan kebijakan Wajib Halal Oktober (WHO) yang awalnya dijadwalkan pada 2026, lalu mendadak diundur ke 2028.
Haikal Hassan menyoroti bagaimana aturan krusial bagi umat ini mengalami pasang surut target penerapan dari tahun ke tahun. Hal itu baru pertama kali ia ungkapkan di acara UI Halal Expo 2026.
"Halal 2019, eh, enggak jadi deh, katanya. 2024 aja. Oke, halal 2024. Tok, tok, tok. Eh, enggak jadi deh. 2026 aja. Oke, 2026," ujar Haikal Hassan, dikutip dari live streaming Universitas Indonesia Halal Expo 2026, Rabu (18/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menceritakan, menjelang batas akhir penerapan Wajib Halal Oktober 2026, seluruh koordinasi lintas lembaga sejatinya telah menyatakan kesiapan penuh. Mulai dari Kemenko Perekonomian, KSP, Kemenko PMK, Ombudsman, MUI, hingga 87 ormas Islam kompak menyatakan siap menyongsong kewajiban tersebut.
Bahkan, lanjut Haikal, antusiasme sempat memuncak pada hari Jumat menjelang pengumuman resmi. Namun, situasi berubah drastis dalam hitungan jam menjelang sore hari.
"Jumat jam 12.00, 'Siap!' Jumat jam 17.00, 'Tunda ye? 2028!' Pertama kali gua curhat. Apa yang terjadi?" ungkapnya.
Berdasarkan penelusurannya, Haikal menduga penundaan mendadak ini bukan sekadar persoalan administratif kesiapan teknis semata. Ia menyebut ada campur tangan pihak-pihak yang memberikan informasi keliru kepada pemangku kebijakan karena enggan mengikuti aturan halal.
"Selidik punya selidik, usut punya usut, koordinasi dengan semua, rupanya masih ada londo ireng, masih ada penjajahan di halal, masih ada ternyata orang-orang jahat yang menyampaikan informasi yang salah, keliru, dan sengaja mungkin," tegasnya.
"Siapa mereka? Mereka adalah begundal-begundal pengusaha yang tidak mau halal. Begundal-begundal itu merongrong, masuk di semua lini-lini kementerian dan menyampaikan hal yang salah," imbuh Haikal.
Ia menyayangkan keputusan tersebut diambil tanpa proses tabayyun atau klarifikasi langsung kepadanya selaku kepala badan yang membidangi langsung. Akibat misinformasi itu, aturan yang sudah matang mendadak dianulir. Haikal bahkan mengaku telah melayangkan pesan langsung kepada pihak-pihak yang ia duga bertanggung jawab atas mandeknya kebijakan tersebut.
"Akhirnya para pengusaha-pengusaha itu... saya WA satu persatu, 'Selamat, Anda telah berhasil menghancurkan ekosistem halal di Indonesia.' Satu pun enggak ada yang berani jawab sampai sekarang," kata Haikal.
Saksikan Live DetikSore:




































































